Dana Miliaran Rupiah Diduga Tak Jelas Peruntukannya, Inspektorat Akan Audit Asprov PSSI DKI

spirit.my.id – Meski jadi satu-satunya calon yang mendaftar, langkah H. Syahrial untuk menjadi Ketua Asprov PSSI DKI, masih terjal. Oknum penguasa di tubuh PSSI diduga ingin memaksakan calon lain.

Syahrial enggan menanggapi hal ini, tapi 19 voters yang mengusungnya mencium aroma tak sedap itu.

Kepengurusan Asprov PSSI, sudah habis Februari 2022, dan gagal membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Ada dugaan ketidak-beresan terkait dana, baik dari sponsor dan utamanya dana miliaran rupiah dari Pemprov DKI (lewat KONI, maupun langsung ke Asprov)

Dalam Kongres Biasa untuk persiapan KLB akhir Februari di Hotel Peninsula, ditetapkan 5 orang KP (Komite Pemilihan) dan 5 orang KBP (Komite Banding Pemilihan). Kongres dihadiri Niko Panjaitan (legal PSSI), lalu diketuk palu Ketua Asprov DKI, Uden Kusuma Wijaya. Hasil-hasil Kongres dilaporkan Asprov PSSI DKI ke PSSI Pusat.

Usai Kongres, Sekjen Asprov Sdr. Ahrki G. Luntungan yang semestinya bekerjasama dengan KP/KBP, diberhentikan Asprov, tanpa menunjuk pengganti atau Plt. Satu anggota KP mundur. Selanjutnya KP berkonsultasi dengan Niko Panjaitan (legal PSSI), yang menyatakan: Tak masalah, bahkan sisa 3 pun tetap sah.

KP membuka pendaftaran caketum, wakil, dan 5 Exco. Hingga deadline, di posisi calon ketua hanya ada 1 pendaftar: H. Syahrial (didaftarkan 19 voters lewat formulir A1 atau mayoritas, dari total 30 voters PSSI DKI)

PSSI Pusat memperpanjang masa jabatan Asprov DKI 12 pekan, untuk menggelar KLB. Ternyata tidak mampu juga, hingga kepengurusan diambil alih PSSI Pusat dengan menugasi Plt. Haruna Soemitro, dengan tugas menggelar KLB.

Haruna sendiri kepada media sempat membantah ditugaskan jadi Plt. “Kok ke saya, tanya Jendral Besar Uden,” elaknya.

“Pelaksana tugas Asprov PSSI DKI, Haruna Soemitro. Esco PSSI,” komentar Yunus Nusi, Sekjen PSSI, seperti dikutip dari Tribun.

Di tengah simpang-siur itu,

KP tetap bekerja sesuai lini masa. KP merekomendasikan tgl 10 Juni 2022 kepada Haruna untuk menggelar KLB (setelah gagal digelar 3 Juni, sesuai amanat Kongres dan tenggat waktu PSSI). Haruna tidak merespon. KP lantas meminta bertemu Haruna, tidak direspon juga.

Beredar isu, beberapa oknum penguasa di PSSI memang sedang memaksakan salah satu eks Exco Asprov PSSI DKI 2018-2022 untuk menjadi Ketua Asprov, padahal kepengurusan terdahulu sudah terbukti tidak performed, baik secara finansial, maupun organisasi.

Malah, saat ini sedang disiapkan audit oleh Inspektorat Provinsi DKI terhadap pengurus inti Asprov PSSI DKI: Uden, wakil ketum Aldi Feraldi RK, dan 3 Esco: Vivin Cahyani, Benny Erwin, M. Jaelani Saputra.

“DPRD berhak meminta Inspektorat mengaudit Asprov PSSI DKI. Mereka harus membuat laporan pertangggung-jawaban penggunaan dana mililaran rupiah dari APBD Provinsi DKI,” ujar Syahrial dalam kapasitas selaku anggota DPRD.

Prestasi tim sepakbola putra DKI memang tak sebanding dengan dana yang diberikan: Gagal ikut PON Papua 2022. Tim ibukota itu tersisih di fase kualifikasi meski bertindak selaku tuan rumah.

Voters akan meminta bertemu Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan untuk mengimbau agar tim di bawahnya bertindak netral dan tidak memaksakan kehendak. Voters yakin Ketum PSSI bersikap bijaksana.

“Dalam batas waktu tertentu, jika KLB tidak dilaksanakan juga, voters akan melaporkan kasus ini ke FIFA. Toh dalam proses menuju KLB tidak ada masalah. Tak ada alasan KLB diulur-ulur,” ujar Erick, voter dari PS Laskar Muda.

Beredar isu, oknum penguasa akan membubarkan KP, mengangkat KP baru untuk memberi kesempatan oknum Esco PSSI Pusat mendaftar, dan/atau menggugurkan H. Syahrial.

Syahrial sendiri adalah anggota DPRD DKI (Komisi Anggaran), pernah maju sebagai calon anggota Esco PSSI Pusat pada Kongres PSSI 2019. Ia didaftarkan klubnya PS Pemuda Jaya. Sudah lolos verifikasi Komite Pemilihan, ia kalah dalam
pemungutan suara.

Post Views: 158