Dr.Rizal Ramli Sambangi Cililin Gelar Silaturahmi Kebangsaan

Dr.Rizal Ramli saat dialog kebangsaan dipandu Haji Suhada dan J.Sukmahari.

spirit.my.id - Komite Peduli Indonesia, menggelar acara Silaturahmi  Tokoh Nasional Bersama Bapak DR.Rizal Ramli, di Rumah Makan Malela, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, 12, Februari 2022.

Hadir di acara tersebut berbagai komponen  masyarakat mulai, Pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pemuda serta komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat khususnya Cililin.

Artikel Terkait :

https://www.spirit.my.id/2021/02/Raffi-ahmad-dan-agnez-mo-masuk-bursa-calon-gubernur-dki-jakarta.html?m=1

Acara dipandu MC Haji Suhada, moderator J.Sukmahari.

Alunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan ustad milineal Rudi Gunawan menjadi pembuka acara.

Setelah itu, dialog kebangsaan berlangsung santai tapi serius.

Peserta yang memadati tempat acara cukup antusias.

Beragam pertanyaan pun yang menyangkut persoalan bangsa dilontarkan mulai ekonomi, hukum, sosial, politik dan budaya.

Mantan Menteri Koordinator bidang perekonomian di era Presiden Gus Dur itu memberi jawaban dengan lugas.

Seperti yang ditanyakan oleh salah satu peserta mengenai meroketnya harga minyak dalam negeri.

"Kalau sawit kan Indonesia berlimpah, perusahaan sawit paling besar di dunia, cumen raja sawit ini dia lebih seneng ambil jatah dalam negeri untuk di ekspor," katanya.

Demikian pula harga, Rizal Ramli mengatakan harga international hampir sama tapi jika dibandingkan dengan negara lain, harga di Indonesia lebih mahal.

"Harga dalam negerinya di Malaysia lebih murah dari negara kita karena kebijakan pemerintah kita tidak pro sama rakyat," tandasnya.

Menyinggung Presidential threshold,  Rizal Ramli menjelaskan, saat ini sudah banyak elemen masyarakat yang mengajukan judivial review pada Mahkamah Konstitusi dan ia yakin akan berhasil.

"Inikan udah puluhan orang mengajukan judivial review dan Insya Allah jebolah karena argumentasi hakim - hakim mahkamah konstitusi udah pada basi semua udah kuno karena mereka engga belajar pengalaman demokrasi di negara lain," jelasnya.

Menurutnya,  demokrasi negara lain tidak ada Presidential threshold karena rakyat yang menentukan.

"Toh yang bisa mengajukan itu harus partai yang lolos verivikasi dan itu susah banget.  kenapa sih masih harus diatur - atur yang kedua tidak ada di Undang - Undang Dasar kita," tandasnya.

Baca Juga :

https://www.spirit.my.id/2021/01/gaya-anak-muda-sekarang-jadilah-diri.html?m=1

Lanjutnya,  adanya ambang batas Presiden 20 persen dari kursi DPR, justru menghasilkan banyak pejabat - pejabat koruptor.

Pria kelahiran 1954 itu pun akan terus berjuang agar presidential thershold ditinjau.

"Saya lebih setuju nol persen supaya banyak calon rakyat banyak pilihan nanti ada kompetisi tinggal dua. Pilihannya bukan 20 10 5 tapi pilihannya 20 dan nol karena dikonstitusi nol kita ikutin konstitusi aja undang - undang," tegasnya.

Usai acara diadakan foto bersama dan ramah tamah.

(Res)